Kamis, 22 Januari 2009

MASALAH SERIUS: LOKASI PEMUKIMAN, TRANSPORTASI DAN BIMBINGAN IBADAH HAJI 2008 MENGECEWAKAN.



LOKASI PEMUKIMAN, TRANSPORTASI DAN BIMBINGAN IBADAH HAJI 2008 MENGECEWAKAN.
Didepan Rakor Departemen Agama R.I yang dihadiri oleh para pejabat tinggi Depag, Konsulat RI di Jedah, pimpinan MUI serta para Kakanwil Depag Provinsi dari seluruh Indonesia, 17 Januari 2009, Soemardhi Thaher selaku pimpinan PAH 3 DPD-RI membeberkan hasil pemantauannya atas pelaksanaan pelayanan jemaah haji Indonesia di tanah suci Arab Saudi, sebagai berikut:
Masalah lokasi pemukiman, tranportasi dan bimbingan ibadah haji tahun 2008 adalah masaalah-masaalah serius yang harus mendapatkan perbaikan untuk diperbaiki dimasa mendatang” kata Soemardhi Thaher
Sebagian jemaah haji asal Indonesia tahun 2008 mengalami masalah yang memprihatinkan utamanya terkait dengan lokasi pemondokan, pelayanan transportasi, koordinasi dan bimbingan beribadah, serta pemenuhan kebutuhan konsumsi. Hal ini menjadi salah satu temuan Tim Pengtawasan Penyelenggaraan Haji DPD RI di Tanah Suci, ketika meninjau beberapa lokasi pemukiman –makhtab- dengan menemui langsung sejumlah jemaah haji dari berbagai daerah termasuk di dalamnya denngan pihak panitia di daerah kerja (daker Mekkah). Tim Pengawas dari DPD RI tahun ini dipimpin oleh Laode Ida (Wakil Ketua DPD RI), Soemardhi Thaher (Wakil Ketua PAH III DPD-RI/asal Riau), Ir. Nur Adriani (Kaltim), KH. Nurudin A. Rahman (Jatim), Hamdhani (Kalteng), dan Amir Adam (Gorontalo), dengan didampingi oleh Jamhur Hidayat (Wakil Sesjen DPD RI) dan Staf PAH III DPD RI, Kukuh.
DPD-RI sebenarnya telah melaksanakan pengawasan sejak pemberangkatan jemaah haji dari tanah air melalaui berbagai embarkasi haji di tanah air. Pemberangkaan dari tanah air sepanjang yang kami lihat sudah cukup bagus seperti pemberangkatan dari embarkasi Padang. Disini pelayanan pemberangkatan jemaah haji telah sangat baik. Fasilitas embarkasi bagus dan terus ditingkatkan bahkan di Embarkasi Padang setiap jemaah yang berangkat bahkan diberi bekal masing-masing satu kilo rendang padang yang terkenal sedapnya itu. Beda dengan pelayanan jemaah haji di tanah suci yang tahun ini sepanjang pemantauan kami dalam berbagai hal sangat memprihatinkan dan perlu perubahan atau setidaknya perbaikan-perbaikan secara signifikan antara lain soal

1. Lokasi pemondokan:
Jarak antara loaksi pemondokan dengan Masjidil Haram berada di kisaran di atas 10 km (jauh di luar ring), sehingga menyulitkan untuk menunaikan ibadah shalat di Masjidil Haram. Ini dialami oleh para jamaah yang ditempartkan di daerah Sauqiyah (14-16 km dari Masjidil Haram) dan Sittin (10-12 km dari Masjidil Haram). Hal ini sangat disayangkan oleh para jamaah, karena tidak sesuai dengan harapan dan niat mereka untuk selalu sholat di masjid yang penuh berkah itu. Kondisi lokasi yang jauh ini baru pertama kali terjadi, yang menjadikan para jemaah merasa kecewa. Kendati begitu, kondisi perumahan yang ditempati di lokasi yang jauh itu dianggap sudah memadai, karena memang bangunannya masih sangtat baru, bahkan masih ada yang masih dalam taraf penyempurnaan.

2. Sarana transportasi.
Sarana transportasi yang disediakan sama sekali tidak memadai, karena sangat terbatas, sehingga berjubel dan bahkan dikabarkan ada seorang yang kemudian meninggal disebabkan terjepit dan jatuh berebut masuk bis sebagai akibat .ketidak layakan sarana transportasi itu. Bahkan jamaah yang bermukim di pemondokan No. 545 (asal Kalimantan Tengah), belum pernah sama sekali memperoleh pelayanan transportasi dari Panitia Haji untuk menunaikan shalat di Masjidil Haram. Maka untuk memenuhi hasrat beribadah di Masjidil Haram, sebagian jamaah terpaksa harus menyewa taksi dengan biaya sendiri. Apalagi mulai sejak 3/12/2008) seluruh pelayanan transportasi bus dihentikan oleh panitia haji dengan alasan untuk mempersiapkan pelaksaan wukuf di Arafah.

3. Koordinasi dan bimbingan beribadah. Terdapat sejumlah rombangan yang mengalami masalah ketiadaan koordinasi dan bimbingan beribadah, utamanya dalam melaksanakan tawaf di Kabah dan sya’i di bukti Shafa dan bukit Marwah, sehingga sedikit mengganjal perasaan terkait dengan derajat keafdlolan ibadah haji secara keseluruhan. Ada rombongan jamaah yang pimpinan kloternya justru belum pernah menunaikan ibadah haji sehingga sangat tidak familier dengan pengelolaan jemaah di tanah suci. Ada rombongan sama sekali tidak memperoleh tuntunan dalam menjalankan tawaf dan sya’i, padahal para anggota rombongan itu umumnya berasal dari pedalaman yang baru pertama kali menunaikan ibadah haji. Kita semua bisa membayangkan bagaimana cara sebagian jamaah itu berada di tengah kerumunan puluhan bahkan ratusan juta manusia dengan tingkat kerumitan menemukan lokasi ibadah.

4. Pemenuhan kebutuhan konsumsi. Sebagian lokasi di lokasi yang jauh dan baru itu mengalami kesulitan untuk konsumsi mereka. Ini terutama disebabkan oleh dua hal: (1) tidak diizinkannya memasak sendiri di tempat pemukiman, sebagai konsekwensi dari aturan yang diberlakukan oleh utamanya pihak pemilik rumah, dan (2) ketiadaan restoran yang menyiapkan bahan makanan di lokasi itu – maklum karena lokasinya masih sangat baru. Sebenarnya, memang, pihak panitia sudah menyediakan konsumsi, tetapi tidak selalu sesuai dengan selera mereka.

5. Koordinasi dan bimbingan beribadah.
Terdapat sejumlah rombangan yang mengalami masalah ketiadaan koordinasi dan bimbingan beribadah, utamanya dalam melaksanakan tawaf di Kabah dan sya’i di bukti Shafa dan bukit Marwah, sehingga sedikit mengganjal perasaan terkait dengan derajat keafdlolan ibadah haji secara keseluruhan. Ada rombongan jamaah yang pimpinan kloternya justru belum pernah menunaikan ibadah haji sehingga sangat tidak familier dengan pengelolaan jemaah di tanah suci. Ada rombongan sama sekali tidak memperoleh tuntunan dalam menjalankan tawaf dan sya’i, padahal para anggota rombongan itu umumnya berasal dari pedalaman yang baru pertama kali menunaikan ibadah haji. Kita semua bisa membayangkan bagaimana cara sebagian jamaah itu berada di tengah kerumunan puluhan bahkan ratusan juta manusia dengan tingkat kerumitan menemukan lokasi ibadah.

Berbagai kondisi lapangan yang menimbulkan kekecewaan sebahagian besar jemaah haji Indonesia sebagaimana disebutkan diatas, sebenarnya jauh berbeda dengan penjelasan pihak panitia di Tanah Suci yang disampaikan langsung kepada Tim DPD RI. Makanya, pihak DPD RI meminta penjuelasan dan memberikan saran langsung kepada pihak panitia melalui Ketua Panitia Penyelenggara Haji Indonesia di Tanah Suci, Nursamat Kamba (dari Depag). Namun, Nursamat Kamba menyatakan bahwa soal lokasi pemukiman itu sudah disepakati bersama DPR RI.
Soal pelayanan transportasi sebenarnya, menurut pihak panitia, sudah disiapkan sebanyak 600 unit bus, ditambah dengan puluhan lainnya sesuai dengan keperluan. Tetapi kenyataan di lapangan yang beroperasi di loikasi pemukiman yang jauh itu yang kami pantau sampai tangal 4 Desember 2009 tidaklah sebanyak itu.

Bertemu pimpinan Muasassah Asiah Tenggara
Tim pengawasan haji dari DPD-RI yang tahun 2008 ini dipimpin oleh La Ode Ida Wakil Ketua DPD-RI, pimpinan PAH 3 DPD-RI Soemardhi Thaher serta Kijai H. Nuruddin dan ibu Nur Andriani anggota DPD-RI masing-pmasing dari Jawa Timur dan Kaltim. Kami diterima oleh Syeh Tayeb A. Bokhari pimpinan Muasassyah Asia Tenggara diruang kantornya yang tidak mewah tetapi apik.
Pada kesempatan itu saya puji Pemerintah Saudi yang telah terus menerus melakukan perbaikan tempat-tempat ibadah seperti perluasan Mesjidil Haram, tempat melontar Jumroh di Mina yang selama ini sering orang terinjak-injak akibat sempitnya tempat melontar kini jemaah dapat melontar dengan lebih nyaman karena telah dibangun tempat melontar lima tingkat dengan tempat sasaran lemparan yang semakin lebar dan tentu saja pembangunan dan perluasan Mesjid Nabawi di Medinah yang sangat prestisius itu. Tapi diluar itu saya sampaikan juga harapan agar pemerintah Saudi dapat lebih memperhatikan fasilitas sarana dan prasarana transportasi terutama pasilitas yang mendukung jemaah haji dari dan ke pemondokan yang kini semakin jauh dari Mesjidil haram. Pengalaman pahit setelah beratus-ratus orang meninggal di trowongan Mina beberapa tahun lalu barulah semua pihak tersentak perlunya membangunan trowongan dua jalur.
Kehormatan luar biasa.
Pemerintah Saudi mendapat berkah dan kehormatan luar biasa dari Allah swt untuk menerima tamu-tamuNYA, jutaan umat Islam dari seluruh dunia yang datang untuk melakukan ibadah haji sebagai salah satu rukun Islam. Berkah itu tentulah juga dibarengi dengan tanggung jawab moral dari pemerintah Arab Saudi. Pembangunan kota Mekah sedianya tidak hanya diukur dari sudut ekonomi tetapi lebih dari itu kenyamanan tamu-tamu Allah yang datang kesana dapat menjadi unsur utama pembangunan. Saya rasa sudah tiba saatnya Pemerintah Saudi untuk membangun jalan lingkar kota Mekah dan menghubungkannya dengan jalan jalan menuju ke dan dari Mesjidil Haram sebagai pusat ibadah. Dari diskusi singkat itu diakui pembangunan jalan lingkar itu akan sangat membantu jemaah yang semakin padat dan semakin jauh pemondokannya dari Mesjidil Haram namun agak sulit pelaksanaannya mengingat alam kota Mekah yang berbukit-bukit. Tapi dalam alam tehnologi sekarang ini apa yang sulit jika ada duit? Kepada kami diinformasikan bahwa pemerintah Arab Saudi akan segera membangun busway. Kenyamanan jemaah memang perlu dipikirkan oleh semua pihak terutama juga oleh pemerntah Arab Saudi Patut kita bangga karena Indonesia sering disebut disana. Pohon-pohon yang tumbuh di Arafah yang tandus yang kini telah tumbuh semakin subur dan rindang itu disebut sebagai pohon-pohon Soekarno. Terowongan Mina yang baru, sering disebut juga adanya jasa Soeharto. Tapi sekarang yang sering jadi pembicaraan disana justru duka deritanya jemaah haji Indonesia.Agaknya sudah tiba saatnya Presiden SBY berbicara langsung dengan Raja Saudi untuk dapat lebih mengatasi persoalan-persoalan jemaah Indonesia yang setiap tahun selalu saja bermasalah.

PRO DAN KONTRA BHP


Kepada wartawan yang mewawancarainya di Pekanbaru tentang Pro dan Kontra BHP, Soemardhi Thaher selaku pimpinan PAH III DPD-RI menjelaskan bahwa sejak

munculnya wacana RUU BHP sampai saat ini walau palu telah diketokkan oleh pimpinan DPR-RI sebagai syahnya RUU itu menjadi UU BHP, pro contra tetap berlanjut. Demo mahasiswa semakin memanas menolak UU BHP itu.

Mengapa ? Bagi yang pro beralasan bahwa dengan BHP dapat menjadikan satuan pendidikan mempunyai otonomi dalam mengelola satuan pendidikan sehingga akan terbangun akuntabilitas yang baik, sedangkan pihak yang kontra beragumentasi bahwa BHP akan menjadikan dikotomi antara kaya dan miskin semakin tajam dalam dunia pendidikan untuk memperoleh kesempatan mengembangkan diri melalui pendidikan. Yang miskin jelas tidak akan mendapat kesempatan yang sama dengan yang berasal dari keluarga mampu. Pola kaya dan miskin ini akan sangat berbahaya bagi pertumbuhan bangsa dimasa yang akan datang.

BHP sekarang ini kayaknya lebih menekankan pembangunan pendidikan dari aspek ekonomi (economic development) pada hal seyogianya BHP harus mencerminkan aspek pembangunan manusia ( human developmment)

Sejak semula yang paling dikuatirkan termasuk kekuatiran PB. PGRI waktu itu adalah akan terjadi gelombang privatisasi pendidkan yang memberi peluang munculnya liberalisasi dan kapitalisasi pendidikan sehingga mengakibatkan terabaikannya hak-hak pendidikan bagi masyarakat tidak mampu.

BHP juga dapat memberi kesan bahwa pemerintah lari dari tanggung jawabnya seperti ditentukan oleh UUD 45. Kalau itu yang terjadi secara yuridis BHP dapat dianggap telah bertentangan dengan UUD 45 sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 45, pasal 31 ayat 1: “Semua warga negera berhak mendapatkan pendidikan” dan pasal 31 ayat 2 : “ Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya” dan lain-lain Bagaimanapun upaya pemerintah dalam membangun sistem pendidikan yang akuntabel pantas diapresiasi tapi kalau antara yang pro dan kontra tidak ada titik temu maka Mahkamah Konsitusi adalah tempat paling baik untuk menyelesaikan masaalah ini. “Semakin banyak produk UU yang disetujui DPR-RI bermuara ke Mahkamah Konstitusi maka semakin terpuruk reputasi DPR-RI”, jelas Soemardhi Thaher